Thursday, 18 September 2014

Kali ini kita akan membahas tentang Mengapa Indonesia Memiliki Iklim Muson Tropis ?. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Mengapa Indonesia Memiliki Iklim Muson Tropis ?


Perhatikan gambar di bawah, Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa berdasarkan pembagian iklim matahari yang meliputi 4  iklim : (1) tropis, (2) subtropis, (3) sedang, dan (4) dingin/kutub, maka letak Indonesia berada di daerah yang beriklim tropis. Selain itu, wilayah Indonesia juga terletak di antara 2 (dua) benua, yakni Asia dan Australia, hal tersebut menyebabkan Indonesia mempunyau pola arah angin yang berganti-ganti sekali tiap setengah tahun, angin yang berganti-ganti itu disebut angin musim Barat dan angin musim Timur. Akibat angin yang berganti-ganti tersebut, wilayah negara Indonesia memiliki iklim musim/muson.

Hubungannya dengan iklim, keberadaan wilayah Indonesia yang terletak di daerah tropis tersebut sekaligus dipengaruhi oleh angin musim/muson, hal inilah yang menyebabkan  Indonesia memiliki iklim muson tropis.

Sudah jelas bukan?  mengapa indonesia memiliki iklim muson tropis ?
Jika belum jelas, silahkan membaca artikel tentang Keunggulan Lokasi Indonesia
Mengapa Indonesia Memiliki Iklim Muson Tropis ?
Keunggulan Iklim Indonesia

Monday, 15 September 2014

Kali ini kita akan membahas tentang Daftar Bahasa Daerah di Indonesia Berdasarkan Provinsi. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Daftar Bahasa Daerah di Indonesia Berdasarkan Provinsi

Ayo, perhatikan teman-teman tetangga dan yang ada di kelasmu! Adakah diantara yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Dari daerah mana saja mereka berasal? Apakah teman-temanmu setiap saat menggunakan bahasa daerah mereka? Kita harus bersyukur karena Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah, sekitar 746 bahasa daerah. Bagaimana cara mengetahui bahasa daerah? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan aplikasi traslator nusantara yang bisa kita akses di laman berikut ini : http:/nustor.untan.ac.id/cammane

Pengertian bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di daerah tertentu. Bahasa daerah digunakan untuk percakapan atau komunikasi untuk suku yang sama. Setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda-beda dilihat dari logat dan dialeknya yang khas. Itulah ciri khas setiap bahasa daerah.

Pada perkembangannya, bahasa daerah memperkaya bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena banyak kosakata bahasa daerah yang diambil dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dari berbagai sumber, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan daftar bahasa daerah di indonesia berdasarkan provinsi sebagai berikut:

Provinsi DI. Aceh
  • Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamoe, Singkil

Provinsi Sumatra Utara
  • Batak, Toba, Nias, Karo

Provinsi Sumatra Barat
  • Minangkabau

Provinsi DKI Jakarta
  • Betawi

Provinsi Jawa Barat
  • Sunda, Banten

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
  • Jawa

Provinsi di Kalimantan
  • Banjar, Dayak

Provinsi di Sulawesi
  • Toraja, Bugis, Mongondow

Provinsi Nusa Tenggara Barat
  • Bali, Sumbawa, Sasak

Provinsi Nusa Tenggara Timur
  • Pote, Sabu, Flores, Lembata, Alor, Timor, Sumba

Provinsi Maluku
  • Goram, Seram, Ambon, Romang, Ulias

Provinsi di Papua
  • Dani, Namboran, Jagai, Asmat, Santoni, Bika, Warompen

Kali ini kita akan membahas tentang Keanekaragaman Suku Bangsa Di Indonesia dan Asalnya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Keanekaragaman Suku Bangsa Di Indonesia dan Asalnya


Perhatikanlah Gambar dua orang anak yang ada di bawah. Kedua anak yang terdapat pada gambar tersebut berasal dari dua suku yang berbeda. Gambar pertama menunjukkan seorang anak dari suku Jawa. Gambar kedua menunjukkan seorang anak dari suku Dayak. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suku? Suku merupakan suatu kesatuan masyarakat yang didasarkan kesamaan bahasa, budaya, maupun tempat tinggal. Misalnya suku Dayak tinggal di Pulau Kalimantan, suku Dayak memiliki bahasa dan beradat istiadat Dayak. Demikian juga suku Jawa, mereka tinggal di Pulau Jawa, berbahasa dan beradat istiadat Jawa.

Suku-suku di Indonesia berasal dari daerah-daerah yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Setiap suku memiliki kebiasaan hidup yang tidak sama. Kebiasaan hidup ini kemudian menjadi budaya dan ciri khas sukunya masing-masing sehingga membentuk suatu budaya yang beragam. Agar kamu memperoleh gambaran tentang persebaran suku bangsa di Indonesia, coba perhatikan daftar daerah asal dan nama-nama suku bangsa yang berada pada daerah tersebut. Amati juga nama suku bangsa dan daerah asalnya.
Keanekaragaman Suku Bangsa Di Indonesia dan Asalnya
 Aceh
Aceh, Gayo,Tamiang Ulu Sangkil, Aneuk, Jamee, Kluet, Gumbak Cadek, dan Simeulue

 Sumatra Utara
Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan Angkola

 Sumatra Barat
Minangkabau, Gusci, Caniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai

 Sumatra Selatan
Komering, Palembang, Pasemah, Sameda, Ranau, Kisam, Ogan, Lematang, Rejang, Rawas, dan Kubu

 Bangka Belitung
Bangka, Belitung, Mendanau. Rawas, dan Semendo

 Jawa Barat
Sunda

 DKI Jakarta
Betawi

 Jawa Tengah
Jawa, Samin, dan Karimun

 Jawa Timur
Madura, Jawa, Osing, dan Tengger

 Kalimantan Barat
Dayak, Ngaju, Apo Kayan, Murut, Poanan, dan Ot Danun

 Kalimantan Timur
Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusuh, Abai, dan Kayan

 Kalimantan Selatan
Banjar Hulu dan Banjar Kuala Lawang, Dusun, Bakupai, dan Ngaju Kalimantan Tengah

 Nusa Tenggara Barat
Sasak, Sumbawa, Bima

 Nusa Tenggara Timur
Timor, Rote, Sabu, Flores, dan Sumba

 Sulawesi Tengah
Kaali, Kuwali, Panuma, Mori, Balatar, dan Banggai

 Sulawesi Tenggara
Wolia, Laki, Muna, Buton, Balatar

 Sulawesi Utara
Sangir, Talaud, Minahasa, Bolaang, Mongondow, dan Bantik

 Sulawesi Selatan
Makasar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, dan Bone

 Bali
Bali

 Maluku
Ambon, Alifuru, Togite, dan Faru

Kali ini kita akan membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional Indonesia

Materi IPS Kelas 8 : Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional


1) Pengertian Indeks Pambangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia, disingkat IPM atau dalam bahasa Inggrisnya Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan  suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan / tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak.

IPM/HDR dikembangkan oleh ahli ekonomi bernama Amartya Sen (India) dan Mahbub ul Haq (Pakistan), dan dibantu oleh Gustav Ranis (Yale University) dan Lord Meghnad Desai (London School of Economics) pada 1990. Sejak itu indeks ini digunakan pada laporan IPM tahunan Program pembangunan PBB.

2) Unsur Dasar IPM
Dari pengertian di atas, terdapat tiga unsur dasar pembangunan manusia untuk mengukur IPM, yaitu (1) usia harapan hidup, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak.

a) Usia Harapan Hidup
Unsur dasar pembangunan manusia yang pertama adalah Usia harapan hidup. Usia harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang diharapkan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Pembangunan terhadap manusia harus lebih mengarahkan upaya agar penduduk dapat mencapai pada usia harapan hidup yang panjang. Indikator dari harapan hidup diantaranya adalah :
(1) Angka kematian bayi.
(2) Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 tahun.
(3) Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
(4) Persentase penduduk yang sakit.
(5) Rata-rata lamanya penduduk sakit.
(6) Persentase penduduk mengobati sendiri penyakitnya.
(7) Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis.
(8) Persentase balita yang kurang gizi.
(9) Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum bersih.
(10) Persentase rumahtangga yang menghuni rumahnya berlantai tanah.
(11) Persentase penduduk tanpa adanya akses terhadap fasilitas kesehatan.
(12) Persentase rumah tangga tanpa adanya akses terhadap sanitasi.

b) Pengetahuan
Unsur dasar pembangunan manusia yang ke-2 adalah pengetahuan. Pengetahun atau tingkat pendidikan juga diakui sebagai unsur yang mendasar dari pembangunan manusia. Indikator Pendidikan antara lain: Angka melek huruf, rata-rata lamanya bersekolah, angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah (Drop Out), dan lain-lain.

c) Standar Hidup Layak
Unsur dasar pembangunan manusia yang ke-3 adalah standar hidup layak. Indikator Standar Hidup Layak dilihat dari daya beli meliputi antara lain:
(1) Jumlah penduduk yang bekerja.
(2) Jumlah pengangguran terbuka.
(3) Jumlah dan persentase penduduk miskin.
(4) PDRB riil per kapita.

3) Kegunaan IPM

IPM berguna untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, berkembang, atau terbelakang.

Rumus IPM

Secara sederhana, IPM dapat dihitung dengan rumus :
IPM = 1/3 (A + B + C)

dimana :
A = Indeks Harapan hidup
B = Indeks Pendidikan/pengetahuan
C = Indeks Hidup Layak

4) IPM Indonesia
Di Indonesia, IPM digunakan sebagai indikator terhadap keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah.
Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa IPM di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik. Data tersebut seiring dengan hasil evaluasi dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) dan Pemerintah Indonesia.

Selama dua dekade terakhir, Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat/penduduk ternyata semakin membaik. Tingkat ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia ternyata cenderung semakin rendah. Data dari kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperlihatkan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam setiap indikator IPM dalam 40 tahun terakhir ini. Indonesia termasuk dari sepuluh negara yang selama 40 tahun terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus, baik dari sisi pendapatan maupun indikator IPM.

Peningkatan IPM di Indonesia ditunjukkan oleh penuruan tingkat kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2009, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 17,35% dari total jumlah penduduk di pedesaan, sedangkan kemiskinan di perkotaan sebesar 10,72 %. Selanjutnya, dilaporkan bahwa tingkat kemiskinan pedesaan pada tahun 2012 turun menjadi 14, 7% dari jumlah total penduduk di pedesaan, sedangkan di perkotaan turun menjadi 8,6%.

Peningkatan lainnya pada sektor pendidikan, diprediksi pada tahun 2014 semua warga Negara Indonesia usia SD atau sederajat dan SMP atau sederajat akan melampauinya. Sementara itu, target angka harapan hidup (AHH) juga menglami perbaikan dan diprediksi mencapai target 2014 (72 tahun).

Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa dari hasil pengevaluasian awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 menemukan kekuatan ekonomi baru yaitu Sulawesi dan Kalimantan. Diprediksi bahwa kekuatan-kekuatan baru yang lain akan bermunculan jika Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perlu diketahui juga, bahwa posisi IPM Indonesia relatif rendah dibanding dengan negara-negara tetangganya. Nilai IPM Indonesia pada 2012 meningkat menjadi 0,629, menjadikannya naik sebanyak tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat ke 124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Negara-negara yang menduduki peringkat yang sama dengan Indonesia adalah Afrika Selatan dan Kiribati. Antara 1980 dan 2012, IPM Indonesia meningkat dari 0,422 menjadi 0.629, atau meningkat sebesar 49 persen, hal itu dikarenakan kenaikan angka harapan hidup pada periode yang sama, dari 57,6 tahun menjadi 69,8 tahun saat ini. Tingkat harapan lamanya bersekolah juga meningkat dari tahun 1980 (8,3) ke tahun  2012 (12,9), artinya, anak usia sekolah di Indonesia yang memiliki harapan mengenyam bangku sekolah selama 12,9 tahun atau mencapai tingkat pertama dari jenjang perguruan tinggi.

Meski naik 3 peringkat, IPM Indonesia masih di bawah rata-rata IPM dunia, yaitu 0,694 atau regional sebesar 0,683. Indonesia dapat dikategorikan sebagai “Negara Pembangunan Menengah” bersama dengan 45 negara lainnya.

Di ASEAN, peringkat Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina. Negara ASEAN yang memiliki IPM tertinggi di antara negara-negara ASEAN dengan 0,895 adalan Singapura (peringkat 18 di seluruh dunia). Brunei memiliki IPM 0,855 (peringkat 30), sementara Malaysia memiliki IPM 0,769 (peringkat 64). Thailand dan Filipina masing-masing memiliki IPM 0,690 dan 0,654 (peringkat 103 dan 114). Negara ASEAN lain seperti Vietnam, Laos dan Kamboja IPM nya berada di bawah Indonesia.

Tiga besar peringkat IPM dunia adalah (1) Norwegia, (2) Australia dan (3) Amerika Serikat. Sementara negara dengan IPM terendah adalah Republik Demokratik Kongo dan Nigeria. IPM Indonesia pada tahun 2012 berada pada urutan 124 dari 178 negara. Indonesia termasuk di dalam kelompok negara-negara berkembang. Karena itu, bangsa Indonesia harus berjuang keras untuk mencapai peningkatan IPM/HDI.

Rangkuman Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional Indonesia


IPM sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat di suatu negara akan mengakibatkan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat di negara tersebut. Demikian juga, naiknya tingkat pendidikan masyarakat di suatu negara akan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara tersebut. Karena itu, kita harus terus belajar giat dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, supaya dapat ikut berpartisipasi dalam mengisi pembangunan nasional dan memajukan negara kita, Indonesia. 

Kali ini kita akan membahas tentang Penduduk sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Penduduk sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional

Materi IPS SMP Kelas 8 : Penduduk sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional


Kita pasti sering mendengar istilah "penduduk dan pembangunan nasional". Apakah yang dimaksud "pembangunan nasional" ? Bagaimana "hubungan penduduk" dengan "pembangunan nasional" ? Pembangunan nasional adalah rangkaian pembangunan berkesinambungan (terus menerus) yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pembukaan UUD 1945,  tercantum tujuan pembangunan nasional tersebut yaitu :
"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Bagaimana caranya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional? Syarat utamanya tentu bangsa Indonesia harus mempunyai modal dasar. Yang merupakan Modal dasar pembangunan nasional adalah segala sumber kekuatan nasional, yang dimiliki dan didayagunakan oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Ada beberapa modal dasar pembangunan nasional Indonesia, antara lain :
  • kemerdekaan dan kedaulatan
  • jiwa dan semangat persatuan
  • wilayah nusantara
  • kekayaan alam yang beraneka ragam
  • penduduk
  • adat istiadat dan budaya bangsa.

Jika semua potensi tersebut diatas dimanfaatkan secara optimal, keberhasilan pembangunan nasional bukanlah suatu keniscayaan. Penduduk merupakan faktor yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional diatara beberapa modal dasar tersebut, karena peranan penduduk yang sangat dominan. Apakah peranan penduduk dalam pembangunan nasional? Kita sudah mengetahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi salah satu permasalahan serius karena rendahnya kualitas penduduk. Namun, jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas penduduk yang tinggi akan dapat menjadi modal dasar pembangunan, karena memiliki penduduk peranan besar dalam pembangunan ekonomi. Apakah kalian telah memahami bagaimana peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi? Untuk memahami tentang peranannya dalam pembangunan ekonomi, kalian perlu faham terlebih dahulu tentang tujuan dari pembangunan ekonomi.

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara biasanya diukur dengan melihat kenaikan penghasilan riil per kapita. Adapun penghasilan riil perkapita dapat dihitung dari pendapatan nasional riil secara keseluruhan yang dihasilkan selama setahun dibagi dengan total jumlah penduduk. Dari pengertian di atas, dapat kita katakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk akan dapat tercapai jika pendapatan riil nasional meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan riil suatu negara yaitu penduduk dan tenaga kerja.

Jika dilihat dari peranannya, ada dua peranan penting penduduk dalam meningkatkan hasil pembangunan ekonomi suatu negara yaitu (1) Penduduk bertindak sebagai konsumen dari segi permintaan dan (2) penduduk bertindak sebagai produsen dari segi penawaran. Karena itu, cepatnya perkembangan penduduk tidaklah selalu menjadi penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, dengan syarat penduduk ini harus mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan sekaligus menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa tingginya pertambahan penduduk harus dibarengi dengan tingginya tingkat penghasilan. Pertambahan penduduk yang tinggi dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak akan ada artinya bagi pembangunan ekonomi di suatu negara.

Pesatnya pertambahan penduduk justru menyumbang terhadap kenaikan dari penghasilan riil perkapita, jika penduduk itu berkualitas, karena penduduk yang berkualitas, pada umumnya memiliki tabungan yang siap sedia untuk melayani kebutuhan investasi, sehingga pertambahan penduduk yang berkualitas akan berakibat bertambahnya potensi masyarakat sebagai konsumen potensial. Sebagai contoh, bertambahnya penduduk berkualitas akan menambah permintaan kebutuhan primer : sandang, pangan, perumahan dan tersier : kendaraan, pendidikan, kesehatan, pengangkutan dan lain sebagainya. Bertambahnya penduduk justru akan menciptakan dan memperbesar permintaan secara keseluruhan, utamanya investasi. Pertambahan penduduk tidak sekedar sebagai tambahan penduduk, tapi juga sebagai suatu kenaikan dalam daya beli. Oleh sebab itu, apabila terjadi penurunan jumlah penduduk, hal itu akan menyebabkan turunnya rangsangan untuk mengadakan investasi hingga pada gilirannya akan mengakibatkan turunnya permintaan. Perkembangan penduduk yang tertunda juga akan mengakbatkan pasar akan menjadi semakin sempit karena kekurangan konsumen.

Sebaliknya, perkembangan penduduk yang tidak berkualitas justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, tingginya pertumbuhan penduduk menuntut pembangunan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus. Pembangunan ekonomi tentu memerlukan investasi yang berasal dari tabungan. Dengan demikian pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak berkualitas justru menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi.

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan selain penduduk, yaitu: sumber daya alam, sosial budaya, wilayah, teknologi, modal, manajemen nasional, disiplin nasional, serta perkembangan regional dan global. Setelah kita mempelajari tentang penduduk sebagai modal dasar pembangunan, perlu juga kita ketahui indikator dari pembangunan. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apakah IPM itu? Untuk memahaminya, silahkan baca uraian di artikel ini.

 

Rangkuman materi Penduduk sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional


Bagaimana peranan penduduk Indonesia dalam pembangunan ekonomi ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu kita pahami kualitas penduduk di Indonesia. Jika kualitas penduduk di Indonesia tinggi maka hal itu akan dapat menjadi modal dasar pembangunan, jika tidak, bahkan akan menjadi beban dan masalah dalam pembangunan ekonomi. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara meningkatkan kualitan penduduk di Indonesia? Jawabannya, mulai sekarang kita harus belajar giat dengan baik, agar di masa depan kita dapat menjadi sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan untuk negara yang kita cintai ini. We love Indonesia !


Monday, 8 September 2014

Kali ini kita akan membahas tentang Jenis-Jenis Kelembagaan Sosial dalam Masyarakat. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Jenis-Jenis Kelembagaan Sosial dalam Masyarakat

Materi IPS Kelas 7 : Jenis-Jenis Kelembagaan Sosial

Tidak seperti pada jaman modern saat ini, pada masa praaksara, kebutuhan masyarakat sangat sederhana. Bagi masyarakat praaksara, kehidupan hanya sekadar bagaimana memenuhi kebutuhan makan minum, tempat tinggal, kebutuhan seksual, dan perlindungan dari ancaman hewan buas. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) masih sangat sedikit.

Kehidupan masyarakat terus berkembang dari zaman ke zaman menjadi semakin kompleks. Masyarakat tidak lagi hanya sekadar memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan, akan tetapi terdapat banyak kebutuhan lain seperti kebutuhan untuk rekreasi, keadilan, keamanan, pendidikan dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, pemanfaatan sumber daya alam pun semakin meningkat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu diperlukan suatu lembaga yang bertugas mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan tersebut. Jika tidak, kehidupan masyarakat akan menjadi sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus menghargai lembaga-lembaga sosial yang ada karena peran dan fungsinya dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Apa ciri-ciri dari lembaga sosial ? Lembaga sosial mempunyai sejumlah ciri atau karakteristik. Ciri-ciri umum dari lembaga sosial adalah :
  1. Lembaga sosial biasanya memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Hal ini terjadi sebab adanya anggapan bahwa lembaga sosial berisi sekumpulan norma-norma yang harus dipertahankan. Norma tersebut  dibutuhkan untuk mengatur kehidupan atau hubungan antar manusia, contohnya kehidupan atau hubungan dalam keluarga.
  2. Lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu, misalnya lembaga pendidikan memiliki tujuan untuk mentransfer nilai, norma, dan ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya.
  3. Lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya bendera atau lambang pada lembaga politik, uang sebagai alat tukar pada lembaga ekonomi, dan lain-lain.
Dalam masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia, terdapat berbagai jenis lembaga sosial yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat tersebut adalah (1) keluarga, (2) lembaga agama, (3) lembaga ekonomi, (4) lembaga pendidikan, (5) lembaga budaya, dan lembaga politik.

1.Lembaga Keluarga

Unit sosial yang terkecil dalam masyarakat adalah "keluarga" yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dalam sebuah keluarga, diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Terbentuknya sebuah keluarga berasal dari suatu perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah.
Jenis-Jenis lembaga Sosial dalam Masyarakat

Konsep keluarga terus berubah dari masa ke masa. Konsep keluarga yang pada awalnya hanya terdiri dari orang tua dan anak saja, saat ini mulai bergeser. Keluarga dapat juga terdiri atas anggota-anggota yang lebih luas, seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan cucu. Selain itu, anggota-anggota keluarga juga tidak harus terikat pada garis keturunan atau hubungan darah yang sama. Banyak masyarakat yang mengadopsi anak, bahkan keluarga yang tidak pernah terikat pernikahan sekalipun, menyebut diri mereka keluarga.

Selain perubahan konsep, proses sosialisasi yang terjadi kepada anak-anak, kegiatan di dalam keluarga, dan peranan setiap anggota keluarga juga mulai bergeser jika kita bandingkan dengan masa sebelumnya. Pada zaman dahulu, hubungan antar anak dan orang tua lebih terlihat dengan jelas. Karena usia dan juga peranan yang sangat berbeda, seorang anak harus lebih menghormati orang tua mereka. Anak-anak juga harus membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya. Pada saat ini, hal tersebut sudah tidak menjadi perhatian utama. Pada waktu dulu, seorang anak yang berusia 10-15 tahun sudah memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu orang tuanya. Sekarang, anak usia tersebut walaupun memang juga dituntut mandiri, namun dengan cara yang lain. Contohnya, anak-anak pada masa sekarang mandiri dalam melakukan kegiatan di sekolah dan menyelesaikan masalah pribadinya.

Pola keluarga dalam ikatan antarbudaya juga berkembang. Misalnya keluarga ibu berasal dari suku A dan keluarga ayah dari suku B. Ibu dan ayah tentunya dari awal telah memiliki nilai budaya yang berbeda, namun mereka tetap berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam kaitan ini, keluarga berperan dalam menyatukan 2 keluarga besar yang memiliki perbedaan budaya.

2.Lembaga Agama

Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Semua agama sama, dalam hal memisahkan antara yang baik dan buruk, yang diperbolehkan dan yang dilarang, atau kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ukuran baik dan buruk telah dirumuskan dalam ajarannya. Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya selama beribu-ribu tahun merupakan bangsa yang luwes, toleran, dan terbuka. Sejak awal, pengaruh agama-agama luar nusantara diterima dengan baik, meskipun tidak seutuhnya.

Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah mengenal Tuhan dan menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan sebelum masuknya agama-agama besar dunia ke Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, konsep agama diterima secara baik dan ikut memperkaya khazanah kehidupan beragama di Nusantara. Pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi Agama Islam masuk ke nusantara dibawa oleh saudagar-saudagar dari jazirah Arab. Sejak saat itulah, masyarakat mulai mengenal ajaran agama Islam. Selanjutnya, pada saat memasuki abad ke-16, masuklah agama Nasrani yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa. Sejak saat itu di Indonesia berkembang berbagai macam agama seperti pada saat ini.

Keberadaan beragam agama menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia cukup dinamis. Hal ini juga didukung dengan adanya lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup beragama setiap umat. Setiap agama di Indonesia memiliki lembaga keagamaannya, seperti berikut ini.
1. Islam : Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Kristen : Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)
3. Katolik : Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
4. Hindu : Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
5. Buddha : Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)
6. Khonghucu: Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin)

3.Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang berkegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan pengaturan bidang-bidang ekonomi dalam rangka memperoleh kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, ada tiga lembaga perekonomian di Indonesia, yaitu (1) koperasi, (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan (3) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial, sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. BUMN adalah jenis bidang usaha dan produksi, yang diusahakan dan dikelola oleh negara secara langsung. BUMS adalah jenis bidang usaha dan produksi yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat atau swasta.

4.Lembaga Pendidikan

Menurut UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".
Jenis-Jenis lembaga Sosial dalam Masyarakat

Apakah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik.

Ada 3 jenis lembaga pendidikan yaitu (1) pendidikan formal, (2) nonformal, dan (3) informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 3 jenjang yaitu (1) pendidikan dasar, (2) pendidikan menengah, dan (3) pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

a. Pendidikan Formal (Lembaga Pendidikan Sekolah)

Apa yang dimaksud dengan pendidikan formal ? Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan di sekolah yang diperoleh secara sistematis, teratur, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat, merupakan perangkat yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik masyarakat. Jenis pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesi, keagamaan, dan khusus.

b. Lembaga Pendidikan di Masyarakat (Pendidikan Nonformal)

Apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal ? Pendidikan nonformal diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau menjadi pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikannya terdiri atas lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil dari pendidikan nonformal ini dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal, tapi setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemda dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

c. Pendidikan informal (Lembaga Pendidikan Keluarga)

Apa yang dimaksud dengan pendidikan informal? Lembaga pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui karena dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan. Pendidikan keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak berada dalam lingkungan keluarga.

5.Lembaga Budaya

Lembaga budaya merupakan lembaga publik dalam suatu negara yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, lingkungan, seni, dan pendidikan pada masyarakat pada suatu daerah atau negara. Contoh dari lembaga budaya adalah paguyuban seni dan budaya, masyarakat ilmiah, organisasi konservasi lingkungan, media cetak dan elektronik.

6.Lembaga Politik

Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam politik, terdapat lembaga politik yang menangani masalah-masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Lembaga-lembaga politik yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga politik tersebut adalah seperti berikut.
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden dan Wakil Presiden
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
g. Pemerintahan Daerah
Jenis-Jenis lembaga Sosial dalam Masyarakat

Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Apa itu kekuasaan ? Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain hingga orang yang dikuasai itu mau menerima dan mengikuti kehendak orang yang berkuasa. Adanya kekuasaan cenderung bergantung pada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat, baik yang susunannya masih sederhana maupun yang sudah kompleks. Bentuk dan penggunaan kekuasaan diatur oleh nilai dan norma sosial. Setiap masyarakat mempunyai nilai dan norma tersendiri yang mengatur bentuk dan penggunaan kekuasaan itu.

Nilai adalah gambaran tentang apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang memengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai itu. Nilai menggambarkan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dianggap baik atau buruk, benar atau salah, penting atau tidak penting. Norma adalah patokan perilaku yang telah disepakati oleh masyarakat tertentu.

Nilai dan norma sosial pada masyarakat tidak selalu sama antara satu dengan yang lain karena nilai di masyarakat tertentu dianggap baik, tetapi belum tentu baik di masyarakat yang lain, hal itu menyebabkab lembaga politik yang terbentuk pun akan berbeda. Lembaga politik terlahir dari serangkaian nilai dan norma yang saling berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, terutama kekuasaan pada tingkat negara.

Friday, 5 September 2014

Kali ini kita akan membahas tentang Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan indonesia


Materi IPS Kelas IX : Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan

Dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaannya, selain melakukan perjuangan bersenjata (baca di artikel ini), pemerintah Indonesia juga menempuh cara diplomasi untuk menghindari korban yang besar akibat perang dan untuk memperoleh pengakuan internasional. Diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pertemuan (1) Hoge Veluwe, (2) Perundingan Linggajati, (3) Perundingan Renville, (4) Persetujuan Roem-Royen, dan (5) Konferensi Meja Bundar.

a. Pertemuan Hoge Veluwe

Pertemuan Hoge Veluwe yang dilakukan di Belanda pada bulan April 1946 terlaksana dengan perantaraan seorang diplomat Inggris, yaitu Sir Archibald Clark Keer. Dalam pertemuan Hoge Veluwe, delegasi Indonesia terdiri atas Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan Mr. A.K. Pringgodigdo sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. H.J. van Mook. Walaupun wakil-wakil Indonesia sudah berusaha keras dalam diplomasi itu, akan tetapi pertemuan ini tidak memberikan hasil karena Belanda menolak untuk mengakui wilayah RI yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatra secara de facto. Belanda menyodorkan ikatan kenegaraan dengan Republik Indonesia sebagai bagian suatu federasi. Karena belum memperoleh kesepakatan, kedua negara tersebut kembali merencanakan perundingan.

b. Perundingan Linggajati

Perundingan Liggarjadi diinisiasi oleh seorang diplomat Inggris bernama Lord Killearn, pertemuan tersebut diawali dengan pertemuan antara wakil Indonesia dan Belanda di Istana Negara dan Pegangsaan Timur 56. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan kemudian dilanjutkan sebuah  daerah pegunungan di Cirebon yang bernama Linggajati. Dalam Perundingan Linggajati, disepakati bahwa secara de facto, Belanda mengakui Republik Indonesia yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatra akan dibentuk negara federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat (RIS) dimana RI menjadi salah satu negara bagiannya dan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni.

c. Perundingan Renville

Kesepakatan yang dihasilkan pada perundingan Linggajati ternyata sulit terlaksana. Belanda bahkan melancarkan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Akibatnya Dewan Keamanan PBB kemudian mengirimkan komisi jasa baik yang terdiri atas 3 negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Mereka bertindak sebagai perantara perundingan. Perundingan yang diinisiasi komisi tersebut kemudian dilakukan di sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Renville mengambil nama kapal tersebut : USS Renville.

Pada perundingan tersebut, delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Syarifudin, sedangkan  delegasi Belanda dipimpin oleh seorang Indonesia bernama R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Hasil perundingan Renville antara lain : (1) Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS, (2) RI sejajar kedudukannya dengan Belanda, (3) RI menjadi bagian dari RIS, dan (4) akan diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante RIS. Selain itu, tentara Indonesia di daerah Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke wilayah RI.

d. Perundingan Roem-Royen

Hasil perundingan Renville juga akhirnya tidak dilaksanakan bahkan Belanda melanggar kesepakatan dalam perundingan tersebut dan melancarkan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi ini dikecam oleh dunia internasional, karena itu Belanda pun menyetujui diadakannya perundingan kembali dengan mengirimkan van Royen sebagai wakilnya. Indonesia menugaskan Moh. Roem sebagai utusan. Perundingan tersebut dilaksanakan di Hotel Des Indes pada tanggal 14 April– 7 Mei 1949.

Perundingan Roem-Royen menghasilkan kesepakatan antara lain (1) penghentian perang gerilya, (2) pemimpin-pemimpin RI dikembalikan ke Yogyakarta, (3) Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian RIS dengan memiliki sepertiga suara dalam perwakilan rakyat, dan (3) kedua belah pihak akan ikut dalam Konferensi Meja Bundar.

e. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Pada konferensi tersebut, delegasi Belanda dipimpin oleh van Marseveen, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh. Hatta, untuk delegasi BFO (forum permusyawaratan federal yang terdiri atas negara-negara boneka buatan Belanda) dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sidang berlangsung pada tanggal 23 Agustus–2 November tahun 1949. Kesepakatan yang dicapai dalam KMB sebagai berikut.
  1. Belanda akan menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali paling lambat tanggal 30 Desember 1949.
  2. Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah uni dengan Belanda.
  3. Segala hak dan kewajiban Belanda di Indonesia akan diterima dan dibebankan kepada Indonesia.
  4. Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perjanjian dalam bidang ekonomi, keuangan, dan kebudayaan.
  5. Irian Barat masih merupakan daerah perselisihan dan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan indonesia
Konferensi Meja Bundar

Meskipun hasil KMB tidak memuaskan banyak pihak, tetapi itulah hasil optimal yang dapat diperoleh. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS dilakukan.

Kali ini kita akan membahas tentang Perjuangan Bersenjata Dalam Usaha Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Perjuangan Bersenjata Dalam Usaha Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Karena Belanda berusaha untuk berkuasa kembali di bumi pertiwi. Bangsa Indonesia pun tidak tinggal diam, seluruh rakyat Indonesia bersatu padu mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perlawanan terhadap kekuasaan asing meluas di berbagai daerah. Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan ke Indonesia bagian timur. Dari Tegal, Indonesia mengirim kapal perang Semeru di bawah pimpinan Mulyadi dan kapal perang Sindoro di bawah pimpinan Ibrahim Saleh dan Yos Sudarso. Kapal-kapal perang Indonesia tersebut bertolak menuju Maluku pada tanggal 3 Maret 1946. Kapal yang dipimpin Mulyadi berhasil kembali ke Jawa, akan tetapi Yos Sudarso beserta awaknya tenggelam bersama kapalnya di perairan Maluku sebagai pahlawan bangsa.

Di Bali, pemerintah Indonesia mengirim bala bantuan pasukan dari Banyuwangi untuk membantu Resimen Ciung Wanara yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai. Pasukan kita dengan keberanian yang luar biasa bertempur melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Peristiwa yang  terjadi di Margarana ini selanjutnya dikenal dengan Puputan Margarana.
perjuangan bersenjata dalam usaha mempertahankan kemerdekaa
Pertempuran Surabaya

Pada bulan Desember 1946, rakyat Sulawesi bergerak mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Hal ini menyebabkan Kapten Westerling secara kejam menindas rakyat sehingga menimbulkan korban jiwa sekitar 40.000 rakysat Sulawesi. Selain pertempuran dan perlawanan tersebut, hampir di seluruh daerah nusantara terjadi peristiwa heroik seperti pertempuran Surabaya 10 November 1945, Pertempuran Yogyakarta, Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, dan Peristiwa Medan Area.

Perlawanan heroik yang terjadi di berbagai daerah tidak juga memadamkan ketamakan dan keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia. Belanda pun mengadakan aksi polisionil dalam usaha mereka untuk membersihkan daerahnya dari kaum ekstremis. RI beranggapan bahwa tindakan Belanda itu jelas-jelas merupakan aksi militer karena dilakukan oleh militer. Dapat pula dikatakan sebagai agresi, yang berarti serangan atas daerah RI yang telah disepakati dan diakui oleh Inggris maupun Belanda berdasarkan Perjanjian Linggajati. Dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Belanda melaksanakan dua kali agresi, hal ini menandakan ambisi Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia.Perjuangan bersenjata dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terpaksa dilakukan oleh rakyat Indonesia dikarenakan ambisi Belanda tersebut.


Beberapa peristiwa pertempuran antara pasukan Sekutu dan Belanda melawan rakyat Indonesia terjadi di berbagai daerah, antara lain pertempuran di Surabaya, Bandung lautan api, pertempuran Medan area, peristiwa merah putih di Manado, pertempuran di Jakarta dan sekitarnya, pertempuran di Ambarawa, agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua, serangan umum 1 Maret 1949. Perjuangan bersenjata di berbagai daerah di Nusantara akan kita simak dalam penjelasan berikut ini :

A. Insiden bendera di Surabaya

Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya Kontak senjata yang terjadi di Surabaya antara terjadi insiden bendera. Insiden ini berpangkal pada pasukan Indonesia dan pasukan Sekutu berkaitan tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato di jalan Tunjungan.

Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Mereka menyerbu hotel dan menurunkan bendera Belanda tersebut. Bagian yang berwarna biru dirobek. Mereka mengibarkannya kembali sebagai bendera merah putih.

B. Pertempuran lima hari di Semarang

Pertempuran di Semarang dipicu peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Pada waktu itu, kira-kira 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak sewaktu mereka dipindahkan ke Semarang. Mereka menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka.

Mereka melarikan diri dan bergabung dengan Kidobutai di Jatingaleh. Kidobutai adalah sebuah batalyon Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang tertawan.

Situasi bertambah panas dengan adanya desasdesus bahwa cadangan air minum di Candi telah diracuni. Pihak Jepang memperuncing keadaan karena melucuti delapan orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut. Alasannya untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu. Pertempuran mulai pecah pada dini hari tanggal 15 Oktober 1945. Para pemuda dan pejuang Indonesia bertempur melawan pasukan Kidobutai yang dibantu oleh batalyon Jepang lain yang kebetulan sedang singgah di Semarang. Pertempuran yang paling banyak menelan korban terjadi di Simpang Lima, berlangsung selama lima hari Pertempuran baru berhenti setelah Gubernur Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat setelah Brigadir Jenderal Bethel dari pasukan Sekutu ikut terlibat dalam perundingan pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu kemudian melucuti senjata Jepang dan menawan pasukan Jepang. Untuk mengenang pertempuran di Semarang, maka di Simpang Lima didirikan Monumen Perjuangan Tugu Muda.

C. Pertempuran di Surabaya

Kontak senjata yang terjadi di Surabaya antara pasukan Indonesia dan pasukan Sekutu berkaitan dengan usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Perebutan tersebut membangkitkan pergolakan, yang kemudian berubah menjadi revolusi yang konfrontatif.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 yang dipimpinan Brigjen A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Mereka bertugas untuk melucuti serdadu Jepang dan membebaskan para interniran. Kedatangan Mallaby disambut oleh R.M.T.A. Suryo (Gubernur Jawa Timur). Dalam pertemuan itu dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Inggris berjanji bahwa di antara tentara Inggris tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujui kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. Akan segera dibentuk Contact Bureau (Biro Kontak) agar kerja sama dapat terlaksana sebaikbaiknya. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Atas kesepakatan tersebut, maka Inggris diizinkan masuk kota Surabaya. Ternyata dalam praktiknya, Inggris tidak menepati janjinya. Pasukan Inggris justru berusaha menguasai Surabaya.

Secara kronologis serangan Inggris terhadap Indonesia, antara lain sebagai berikut. Tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerang sebuah penjara di Kalisosok dan juga pusat-pusat penting lainnya, seperti pangkalan udara, kantor pos, dan gedung pemerintahan. Tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah, agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang.

Dengan kejadian ini maka pihak Indonesia menginstruksikan kepada semua pemuda untuk siap siaga penuh menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Akhirnya terjadi juga kontak senjata antara pemuda Indonesia dan Inggris. Semua pemuda di seluruh kota menyerang Inggris dengan segala kemampuan. Tanggal 28 Oktober 1945, pemuda Indonesia menyerang pos-pos Sekutu di seluruh Surabaya.

ada tanggal 29 Oktober 1945, komando Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk menyelamatkan pasukan Inggris agar tidak mengalami kehancuran total. Presiden Soekarno dan Jenderal Mallaby mengadakan perundingan. Pertemuan itu menghasilkan dua kesepakatan, yaitu penghentian kontak senjata dan keberadaan RI diakui oleh Inggris.

Cara menghindari kontak senjata diatur sebagai berikut. Surat-surat selebaran yang disebarkan tidak berlaku lagi. Kota Surabaya tidak dijaga oleh tentara Sekutu kecuali kamp-kamp tawanan. TKR dan Polisi diakui oleh Sekutu. Tanjung Perak untuk sementara waktu diawasi bersama TKR, Polisi, dan tentara Sekutu untuk menyelesaikan penerimaan bantuan berupa obat-obatan untuk tawanan perang.

Tanggal 30 Oktober 1945, seluruh Biro Kontak menuju ke beberapa tempat. Gencatan senjata tidak dihormati Sekutu. Dalam salah satu insiden yang belum pernah terungkap secara jelas, Brigjen Mallaby ditemukan meninggal. Tanggal 9 November 1945, pimpinan tentara Sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum kepada rakyat. Ultimatum dari pasukan Sekutu tersebut pada pokoknya berisi: tuntutan pertanggungjawaban pihak Indonesia atas terbunuhnya Mallaby; instruksi yang menuntut agar semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor. Mereka harus meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan; mereka harus menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu ultimatum tersebut ialah jam 06.00 tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut ditolak oleh para pemimpin dan rakyat Surabaya. Batas ultimatum akhirnya habis. Maka pecah pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Inggris. Pertempuran sengit terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pasukan Inggris yang dilengkapi dengan peralatan perang canggih menggempur para pejuang Indonesia. Dalam pertempuran tidak seimbang yang berlangsung sampai awal bulan Desember 1945 itu telah gugur beribu-ribu pejuang.

Salah satu tokoh dan pemimpin perjuangan rakyat Surabaya adalah Bung Tomo. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, Bung Tomo terus mengobarkan semangat rakyat supaya terus maju, pantang mundur.

Peristiwa di Surabaya merupakan gambaran keberanian dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk membela tanah air dan kemerdekaan. Sekarang peristiwa 10 November diabadikan sebagai Hari Pahlawan dan Tugu Pahlawan di tengah Kota Surabaya melambangkan keberanian dan semangat juang bangsa Indonesia.

D. Pertempuran di Ambarawa

Pertempuran di Ambarawa diawali kedatangan tentara Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang. Pihak Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.

Ternyata Sekutu diboncengi oleh NICA. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang. Kejadian itu meluas menjadi pertempuran setelah pasukan Sekutu membebaskan para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Gencatan senjata terjadi setelah Presiden Soekarno turun tangan. Akan tetapi, secara diam-diam Sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Mayor Sumarto memimpin perlawanan TKR dan para pemuda menentang tentara Sekutu.

Gerakan tentara Sekutu berhasil ditahan di desa Jambu berkat bantuan dari resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, batalyon Polisi Istimewa di bawah pimpinan Onie Sastroatmodjo, dan batalyon dari Yogyakarta. Dalam pertempuran di desa Jambu pada tanggal 26 November 1945 itu, Letkol Isdiman (Komandan Resimen Banyumas) gugur. Kolonel Soedirman (Panglima Divisi di Purwokerto) segera mengambil alih pimpinan.

Setelah mengadakan konsolidasi dengan para Komandan Sektor, Kolonel Soedirman memimpin pertempuran melawan Sekutu pada tanggal 12 Desember 1945. Dalam waktu satu setengah jam, TKR sudah mengepung kota Ambarawa. Empat hari kemudian tentara Sekutu mundur ke Semarang.

E. Pertempuran Medan Area

Berita proklamasi Republik Indonesia baru sampai di kota Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Keterlambatan berita tersebut karena sulitnya komunikasi dan sensor ketat terhadap berita-berita oleh tentara Jepang. Berita proklamasi kemerdekaan dibawa oleh Mr. Teuku M. Hassan, yang diangkat menjadi gubernur Sumatera. Pada tanggal 13 September 1945, para pemuda yang dipelopori oleh Achmad Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 1945, Barisan Pemuda Indonesia beraksi mengambil alih gedung-gedung pemerintah dan merebut senjata-senjata milik tentara Jepang.

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi serdadu Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di kota Medan. Sebelumnya, Belanda sudah mendaratkan suatu kelompok komando yang dipimpin oleh Westerling. Reaksi awal para pemuda atas kedatangan Sekutu tersebut adalah membentuk TKR di Medan.

Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Sekutu. Ini merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area.

Konfrontasi antara pejuang kemerdekaan dan serdadu NICA segera menjalar ke seluruh Kota Medan. Karena insiden antara pasukan pejuang kemerdekaan dan tentara NICA terus terjadi, maka pada tanggal 18 Oktober 1945 pihak Sekutu mengeluarkan maklumat yang berisi larangan terhadap rakyat untuk membawa senjata dan semua senjata yang dimiliki harus diserahkan kepada Sekutu.

Pada tanggal 1 Desember 1945, AFNEI memasang sejumlah papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Wilayah Medan) di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Papan nama itulah yang membuat pertempuran di Medan dan sekitarnya dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Kemudian, Sekutu dan NICA mengadakan aksi pembersihan unsur-unsur RI di seluruh kota. Para pejuang Indonesia membalas aksi-aksi tersebut. Pada tanggal 10 Desember 1945 tentara Sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran, yang dilengkapi dengan pesawat tempur canggih. Seluruh daerah Medan dijadikan sasaran serangan.

F. Pertempuran di Jakarta

Sama seperti yang terjadi di Bandung, orang-orang NICA dan KNIL terus melakukan provokasiprovokasi bersenjata sehingga memancing kemarahan masyarakat. Orang-orang KNIL sendiri dimanfaatkan oleh NICA demi kepentingan Belanda dengan cara mempersenjatai mereka. Keadaan di Jakarta pun menjadi kacau dan sulit dikendalikan. Tentara Belanda kian merajalela. Sementara itu, pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945 membuat keadaan menjadi tambah gawat. Mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk di Jakarta, Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta, dan kemudian ibukota Republik Indonesia pun turut pindah ke Yogyakarta.

G. Peristiwa Merah Putih di Manado

Seperti di tempat-tempat lain, pasukan Sekutu yang mendarat di Sulawesi Utara juga memboncengi orang-orang NICA. Orang-orang NICA kemudian mempersenjatai bekas tentara KNIL yang ditawan Jepang. Sejak akhir tahun 1945, pasukan Sekutu menyerahkan Sulawesi Utara kepada pasukan NICA. Pasukan NICA bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Rakyat Sulawesi Utara bereaksi dengan membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). PPI berencana menyerang pasukan NICA. Akan tetapi, rencana tersebut bocor sehingga para pemimpin PPI ditangkap dan dipenjarakan. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pejuang PPI menyerbu markas NICA di Teling. Mereka berhasil membebaskan pimpinan PPI dan menawan komandan NICA beserta pasukannya. Selanjutnya, para pejuang merobek bendera merah putih biru Belanda dan menjadikannya bendera merah putih. Bendera itu kemudian dikibarkan di markas Belanda di Teling. Oleh karena itu peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa merah putih di Manado.

Para pejuang dapat mengusir NICA dari Sulawesi Utara. Pada tanggal 16 Februari 1946, pemerintah sipil terbentuk. Pemerintahan sipil itu dipimpin oleh B. W. Lapian sebagai residen.

H. Bandung lautan api

Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki kota Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan para pejuang kota Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan melucuti senjata atau peralatan perang lainnya dari tangan Jepang. Tentara Sekutu menuntut para pemuda dan pejuang agar menyerahkan semua hasil pelucutan tentara Jepang kepada Sekutu.

Tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama, agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan demi keamanan. Para pejuang Republik Indonesia tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Akibatnya sering terjadi insiden antara pejuang Indonesia dan tentara Sekutu.

Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk yang kedua kalinya. Kali ini para pejuang diminta meninggalkan seluruh kota Bandung. Pihak pemerintah mengindahkan ultimatum ini. Para pejuang sebelum meninggalkan kota Bandung melancarkan serangan umum ke arah markas besar Sekutu dan berhasil membumihanguskan kota Bandung bagian selatan.

I. Pertempuran Margarana


Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kira-kira 2000 tentara di Bali. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan Resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda.

Akibat perundingan Linggarjati, daerah kekuasaan de facto Republik Indonesia yang diakui hanya terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera. Hal itu berarti Bali tidak diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia. I Gusti Ngurah Rai juga mendapati pasukannya terpencar-pencar. Sementara itu, Belanda sedang mengusahakan berdirinya satu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. I Gusti Ngurah Rai dibujuk Belanda untuk bekerja sama. Ajakan tersebut ditolak I Gusti Ngurah Rai.

Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda. Pasukan Ngurah Rai berhasil mengusai Tabanan. Namun, karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran puputan (habis-habisan) di Margarana, sebelah utara Tabanan. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya.

Gugurnya I Gusti Ngurah Rai melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk “Negara Indonesia Timur”. J. Pertempuran lima hari di Palembang Pasukan Sekutu mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael. Bersama pasukan Sekutu ikut pula aparat NICA.

Pemerintah Indonesia di Palembang menentukan bahwa pasukan Sekutu hanya diizinkan mendiami daerah Talang Semut. Akan tetapi, mereka tidak mengindahkan peraturan itu. Insiden dengan pemuda meletus ketika mereka menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata. Sekutu terus menambah kekuatannya di Palembang. Pada bulan Maret 1946, pasukan Sekutu sudah berjumlah dua batalyon. Sekutu juga melindungi masuknya pasukan Belanda. Jumlah pasukan Belanda semakin bertambah.

Ketika meninggalkan kota Palembang, Sekutu menyerahkan kedudukannya kepada Belanda. Pertempuran Belanda dan para pemuda meletus ketika Belanda meminta para pemuda dan peju-ang mengosongkan kota Palembang. Belanda mengajak berunding dan melakukan gencatan senjata. Sementara perundingan berlangsung, pada tanggal 1 Januari 1947 pertempuran meletus kembali. Pertempuran berlangsung selama lima hari lima malam. Seperlima bagian kota Palembang hancur. Pada tanggal 6 Januari 1947 dicapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia di Palembang. 

Monday, 1 September 2014

Kali ini kita akan membahas tentang Potensi Alam dan Mobilitas Penduduk Antar Wilayah di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Potensi Alam dan Mobilitas Penduduk Antar Wilayah di Indonesia

Materi IPS Kelas 7 : Potensi Alam dan Mobilitas Penduduk Antar Wilayah di Indonesia

Sebaran potensi sumber daya alam (SDA) di permukaan bumi secara alamiah memang tidak merata, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, ada wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan juga sebaliknya, ada wilayah yang miskin sumber daya alam. Pada wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, apalagi telah dimanfaatkan secara secara optimal potensinya, secara alamiah akan terjadi gejala pemusatan penduduk diwilayah itu. Gejala pemusatan penduduk ini selanjutnya akan membentuk wilayah permukiman dan perkotaan. Pemusatan penduduk di suatu wilayah tidak hanya disebabkan oleh faktor sumber daya alam, tetapi juga karena adanya faktor keunggulan yang lain, seperti letak yang strategis dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas secara alamiah akan banyak mengembangkan aktivitas industri, khususnya industri jasa.

Permukiman penduduk yang padat biasanya terdapat di daerah perkotaan. Penduduk di daerah perkotaan pada umumnya bekerja sebagai pegawai, pedagang, buruh, dan karyawan. Perkotaan biasanya dipenuhi oleh pendatang dari daerah asal yang beragam sehingga mengakibatkan corak kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya daerah asal para pendatang. Akibatnya, terjadilah akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unusr kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayan asing itu lambat laun diterima dan diolah kembali ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan lokal itu sendiri (Koentjaraningrat).

Potensi Alam dan Mobilitas Penduduk Antar Wilayah di Indonesia

Mobilitas penduduk

Gejala pemusatan penduduk di perkotaan menjadi daya tarik bagi penduduk lainnya untuk datang sekaligus tinggal di daerah tersebut, baik untuk sementara maupun menetap. Secara umum, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas penduduk. Adapun mobilitas penduduk antarwilayah dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut.
  1. Migrasi permanen  : yaitu bentuk mobilitas yang bertujuan untuk menetap di suatu wilayah.
  2. Mobilitas nonpermanen : yaitu mobilitas yang bersifat sementara, yang tidak bertujuan untuk menetap. Mobilitas nonpermanen dibedakan atas sirkulasi dan komutasi. Sirkulasi merupakan bentuk mobilitas nonpermanen yang tinggal atau hanya menginap di tempat tujuan, sedangkan komutasi adalah bentuk lain dari mobilitas nonpermanen dimana seseorang tidak menginap di tempat tujuan atau pulang pada hari yang sama. Istilah orang yang melakuan komutasi dikenal dengan nama komuter.

Mobilitas penduduk Indonesia

Mobilitas penduduk dan pembangunan tidak dapat dipisahkan, mobiltas penduduk Indonesia tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana transportasi yang cukup. Untuk mendukung mobilitas penduduk antarwilayah, pemerintah harus membangun sarana jalan dan jembatan, alat transportasi seperti kapal laut dan pesawat udara. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antar penduduk yang berbeda wilayah dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

Saat ini sarana jalan telah dibangun hampir di seluruh daerah di Indonesia. Namun, pembangunan tersebut belum merata karena intensitas penggunaan jalan lebih banyak di Pulau Jawa. Jaringan jalan di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan jaringan jalan di pulau lainnya. Hal ini terjadi disebabkan penduduk jauh lebih banyak berada di pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya.

Pahun 2011, total panjang jalan di Indonesia mencapai 496.607 km (Data dari Badan Pusat Statistik), terdiri atas 38.570 km jalan negara, 53.642 km jalan provinsi, dan 404.395 km jalan kabupaten. Ini berarti jalan kabupaten jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan jalan provinsi maupun jalan negara. Jaringan jalan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk.

Selain jalan raya, terdapat pula jenis jalan lain yaitu jalan kereta api. Jalan kereta api di Indonesia hanya terdapat di dua pulau besar, yaitu pulau Jawa dan Sumatra. Jalan kereta api di pulau Jawa jauh lebih padat dibandingkan dengan Pulau Sumatra karena jumlah penduduk dan aktivitasnya yang besar. Pulau-pulau lainnya belum dikembangkan sarana transportasi kereta api karena faktor jumlah penduduk yang masih sedikit dan pertimbangan faktor keadaan alam.

Jumlah penduduk yang sedikit berarti calon penumpangnya juga sedikit sehingga tidak akan mampu menutup modal operasional kereta api. Medan yang terlalu berat, misalnya berupa pegunungan, memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunan jalan kereta api dan kurang cocok untuk pengembangan jalur kerata api yang mensyaratkan jalan yang relatif lurus dan tidak terlalu menanjak.

Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penumpang yang menggunakan jasa kereta api mencapai 199 juta penumpang. Jumlah barang yang dimuat dengan menggunakan jalur kereta api mencapai 20.438.000 ton.

Selain sarana transportasi darat, sarana perhubungan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sarana tranportasi laut. Sarana ini dikembangkan karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana wilayah yang satu dan lainnya dihubungkan oleh lautan. Agar interaksi antar penduduk yang berbeda pulau berjalan dengan baik, pemerintah terus meningkatkan prasarana transportasi laut.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini. Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu  sistem maritim Indonesia yang telah tertinggal akan dibenahi. Pemerintah ingin membangun konektivitas ekonomi antarpulau yang belum dikelola dengan baik.

Potensi Alam dan Mobilitas Penduduk Antar Wilayah di Indonesia
Kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat jika dilihat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkutnya. Bahkan kapal laut menjadi pilihan satu-satunya moda transportasi untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, misalnya bahan tambang dan mobil. Jumlah muatan barang yang diangkut oleh kapal-kapal antarpulau di Indonesia mencapai 238.940.000 ton, aktivitas bongkar mencapai 284.292.000 ton. Jumlah penumpang yang diangkut oleh kapal laut mencapai 19.996.800 orang (Data dari BPS tahun 2011). Ini artinya kapal laut lebih murah secara ekonomis, kapal laut merupakan sarana yang dapat menghubungkan antardaerah di Indonesia secara sosial.

Selain sarana transportasi darat dan laut, sarana lainnya adalah tranportasi udara. Transportasi udara semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama untuk kelompok masyarakat menengah ke atas. Sarana transportasi tersebut memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun, memiliki kelemahan juga yaitu harga tiket yang belum terjangkau oleh kebanyakan penduduk Indonesia.

Pemerintah terus berupaya membangun sarana dan prasarana transportasi udara dengan membangun bandar udara di sejumlah daerah, baik untuk penerbangan dalam negeri atau internasional. Pesawat udara juga terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai kebutuhan dengan mengikutsertakan pihak swasta. Sejumlah rute baru juga terus ditambah untuk membuka keterisolasian suatu wilayah.

Jumlah keberangkatan pesawat di Indonesia mencapai lebih dari 600.000 unit dan mampu mengangkut penumpang sebesar lebih dari 59 juta orang. Angka kedatangan pesawat juga tidak jauh berbeda dengan angka keberangkatannya. Sementara itu, jumlah muatan barang hampir mencapai 500 ribu ton.

Pemanfaatan sarana transportasi udara tentu sangat membantu mobilitas penduduk antarwilayah. Dengan keunggulan kecepatan mencapai target  tujuan, interaksi antarwilayah semakin mudah dan cepat. Kegiatan ekonomi akan makin berkembang di berbagai daerah, begitu juga intensitas interaksi sosial antarpenduduk Indonesia akan menjadi makin sering dilakukan. Jelaslah bahwa mobilitas dan pembangunan harus seiring, mobilitas harus difasilitasi dengan pembangunan, sedangkan pembangunan juga dipengaruhi oleh aktivitas mobilitas penduduk.