Monday, 8 December 2014

Kali ini kita akan membahas tentang Perkembangan Kolonialisme Barat di Indonesia . Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Perkembangan Kolonialisme Barat di Indonesia

Bangsa Barat yang berhasil mencapai Kepulauan Indonesia menerapkan praktik kolonialisme dan imperialisme. Berawal dari kegiatan berdagang, mereka berusaha melakukan monopoli dari setiap kegiatan dagang yang dilakukannya. Selanjutnya, mereka mendirikan perusahaan dagang untuk menjalankan monopoli perdagangan. Kegiatan monopoli ini berlanjut dengan ekspansi politik di daerah-daerah penting Kepulauan Indonesia. Inilah titik awal kolonialisme di Indonesia. Perkembangan kolonialisme barat di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap berikut.

a. Masa Kekuasaan VOC


Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) merupakan organisasi dagang yang didirikan Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Pembentukan VOC merupakan saran Prins Maurits sebagai wali negara Belanda dalam Staaten General (parlemen). VOC memperoleh hak berdagang cii wilayah timur Kaap de Goede Hoop(Tanjung Harapan) dan sebelah barat Selat Magelhaen. Tujuan pembentukan VOC sebagai berikut.
Perkembangan Kolonialisme Barat di Indonesia

  1. Menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda.
  2. Membantu keuangan pemerintah Belanda.
  3. Menyaingi pedagang-pedagang lainnya.
  4. Memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli Perdagangan.
  5. Menjalankan pemorintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur.

Masa kekuasaan VOC disebut akar kolonialisme Belanda di Indonesia. Meskipun VOC merupakan perusahaan dagang yang hanya bertugas mengurus masalah ekonomi, dalam perkembangannya VOC bertindak seperti sebuah negara. Berbagai kebijakan dikeluarkan VOC untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan ini mendapat izin dari pemeriMah Belanda. Pemerintah Belanda memberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan di Indonesia. Wewenang ini disebut hak oktroi. Hak oktroi yang dimiliki VOC sebagai berikut.
1) Hak mencetak uang.
2) Hak memiliki angkatan porang.
3) Hak memerintah daerah yang diduduki.
4) Hak meiakukan perjanjian dengan raja-raja.
5) Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah.

Dalam menjalankan kekuasaannya, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both. Selanjutnya, pada tahun 1615 Jan Pleterszen Coen (J.P Coen) diangkat sebagai gubernur jenderal kedua. Di bawah kepemimpinan J.P.C,oen, VOC berhasil menguasai perdagangan di sebagian besar wilayah Indonesia. J.P. Coen juga berhasil membangun Kota Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC. Pada tahun 1795 VOC mulai mengalami kemunduran. Selanjutnya. pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan pemerintah Belanda. Kemunduran VOC disebabkan beberapa faktor berikut.
  1. Terjadi korupsi yang dilakukan pegawai VOC.
  2. Banyak pegawai VOC tidak cakap.
  3. VOC terlalu sering terlibat perang yang memerlukan anggaran biaya tinggi.
  4. Keuangan VOC mengalami defisit sehingga memiliki banyak utang.
  5. Muncul perIawanan di berbagai daerah.

b. Masa Kolonialisme Belanda I

Berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia bukan berarti pemerintahan Belanda di Indonesia berakhir. Setelah VOC dibubarkan pemerintah Belanda membentuk pemerintahan kolonial Belanda untuk menjalankan kekuasaan di Indonesia. Pada tahun 1806 Prancis nemperkuat dominasinya atas Belanda dengan membubarkan Republik Bataaf dan menggantinya dengan Kerajaan Belanda. Raja yang memerintah Kerajaan Belanda adalah Louis Bonaparte, saudara Napoleon Bonaparte. Pergantian kekuasaan di Belanda juga turut memengaruhi pemerintahan Belanda di Indonesia.

Pada tahun 1808 Raja Louis menunjuk Herman Willern Daendels sebagai gubernur jenderal untuk menjaIankan kekuasaan di bekas wilayah kekuasaan VOC. Kebijakan-kebijakan Daendels selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai berikut.

1) Bidang Pertahanan

Kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan berkaitan dengan tugas utarna Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan sebagai berikut.
a) Memperbanyak jurmah pasukan.
b) Membangun jalan raya Anyer—Panarukan (Jalan Pos/Grooto Post-weg).
c) Membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia.
d) Membangun pelabuhan armada di Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya.

2) Bidang Keuangan

Kebijakan Daendels dalam bidang keuangan sebagai berikut.
  1. Mengeluarkan uang kertas.
  2. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK).
  3. Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir (Cina dan Arab).
  4. Melakukan pemungutan pajak swasta dan penyerahan walib berupa has1 bumi.

3) Bidang Pemerintahan

Daendels mengganti sistem pemerintahan lama dengan sistem pemerintahan baru sebagai berikut.
  1. Membentuk Sekretariat Negara untuk membereskan masalah administrasi.
  2. Mengadakan pasar perbudakan di Pecenongan, Jakarta.
  3. Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Jayakarta.
  4. Membentuk kantor pengaditan di Batavia dan Surabaya.
  5. Mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda dan mengangkat raja-raja baru sesuai keinginan Belanda, misalnya di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
  6. Merombak sistem feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan Barat modem.
  7. Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawar pemerintah
  8. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan pertektur.

Ketidakjujuran dapat mendorong seseorang mengalami kegagalan, itulah yang terjadi pada Daendels. Kesalahan terbesar Daendels ketika memerintah di Indonesia adalah menjual tanah kepada pihak swasta. Hasil penjualan tersebut tidak digunakan Daendels untuk kepentingan pemerintahan, tetapi memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Raja Louis menarik Daendels dari jabatannya. Sebagai penggantinya, ditunjuklah Jenderal Jan Willem Janssens untuk menggantikan posisi Daendels. Janssens mulai memerintah di Indonesia sejak bulan Mei 1811. Akan tetapi, datam menjalankan pemerintahannya Janssens tidak memiliki kecakapan seperti yang diharapkan pemerintah Belanda.

Pada saat Janssens memerintah, kedudukan Inggris semakin kuat bahkan kekuatan Inggris mulai memasuki Pulau Jawa. Pada tanggal 18 September 1811 Janssens menyer. kepada Inggris. Pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris dilakukan di daerah, Tuntang, Salatiga, dengan menandatangani sebuah perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang. lsi Kapitulasi Tuntang sebagai berikut.
  1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris.
  2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.
  3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.


c. Masa Pendudukan Inggris


Perkembangan kolonialisme barat di Indonesia pada masa pendudukan Inggris dimulai saat setelah Inggris  berhasil memaksa Belanda menyerah pada tahun 1811. Inggris segera menjadikan Indonesia sebagai bagian jajahannya di India. Gubernur Jenderal EIC (East Indra Company) di Kalkuta, India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffies sebagai letnan gubernur di Indonesia (Jawa). Dalam menjalankan tugas, Raffies dibantu sebuah badan penasihat yang disebut dengan Advisory Council.
Perkembangan Kolonialisme Barat di Indonesia
Raffles

Tugas utama Raffles di Indonesia adatah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan dan keuangan. Dalam bidang pemerintahan kebijakan Raffles sebagai berikut.
  1. Membagi PuIau Jawa menjadi delapan belas keresidenan.
  2. Menjadikan para bupati sebagat pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang.

Adapun kebijakan Raffles daIam bidang keuangan dan perdagangan sebagai berikut.
  1. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi.
  2. Memberikan kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional.
  3. Melaksanakan monopoli garam.
  4. Menjual tanah kepacia pihak swasta dan melanjutkan usaha pena naman kopi.
  5. Memberlakukan sistem sewa tanah (landrente).

Pemerintahan Raffles yang hanya seumur jagung tersebut memberikan pengaruh positif bagi Indonesia. Pengaruh positif kebijakan Raffles tersebut sebagai berikut.
  1. Menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java.
  2. Istri Raffles. yaitu Olivia Mananne merintis Kebun Raya Bogor.
  3. Berperan serta dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya Bataviaasch Genootschapdi Harmoni, Jakarta.
  4. Menemukan tanaman endemik Indonesia. yaitu Rafflesia Amoldi (bunga bangkai). Rafflesia Amok, adalah genus tumbuhan bunga parasit. Rafflesia Amoldi ditemukan di hutan hujan Indonesia. Tumbuhan ini tidak memiliki batang, daun, ataupun akar yang sesungguhnya. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota lima. Diameter bunga Rafflesia Amoldi bisa mencapai lebih dari 100 cm dan beratnya hingga 10 kg.
  5. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta.

Pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama. Berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814 Inggris sepakat menyerahkan kembali wilayah yang pernah dikuasai Belanda. Penyerahan kekuasaan ini baru terealisasi pada tahun 1816. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, pihak Inggris diwakili oleh John Vendall. Adapun pihak Belanda diwakili oleh tiga komisaris jenderal, yaitu Buyskes, Elout, dan van der Capellen.


d. Masa Pemerintahan Belanda II

Belanda kembali menerapkan kebijakannya setelah mendapat penyerahan wilayah dari Inggris pada tahun 1816. Selama kurun waktu 1816-1830 kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah pelaksanaan sewa tanah. Sistem ini merupakan kelanjutan dari kebijakan landrente yang diterapkan oleh Raffles pada masa pendudukan Inggris di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Belanda yang kedua ini Belanda mengalami defisit keuangan. Defisit secara harfiah berarti kekurangan dalam kas keuangan. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan.

Defisit keuangan yang dialami Belanda disebabkan oleh besamya blaya peperangan, baik peperangan dengan tokoh-tokoh daerah maupun menghadapi perang kemerdekaan Belanda. Untuk mengatasi defisit keuangan pemerintah Beianda menerapkan kebijakan tanam paksa (Cultuurstelsel).

Kebijakan tanam paksa diusulkan oleh golongan konservatif Belanda. Oleh karena itu, Johannes van den Bosch diserahi tugas sebagai GubemurJenderal Hindia Belanda yang bertugas untuk menjalankan kebijakan tersebut dan memperbaiki keuangan Belanda. Program yang disusun van den Bosch untuk melaksanakan kebijakan tersebut sebagai berikut.
  1. Sistem sewa tanah dengan uang dihapuskan.
  2. Sistem tanam bebas diganti dengan tanam wajib.
  3. Pajak tanah dibayar dengan penyerahan wajib hasil tanaman.
  4. Kerja wajib (kerja rodi) dilaksanakan kembali untuk memperlancar tanam paksa.

Praktiknya, Belanda memberlakukan cultuur procenten kepada para pegawai (residen dan kepala desa). Cultuur procenten adalah hadiah berupa uang persenan dari harga hasil tanam paksa yang terkumpul di wilayahnya. Adanya pemberian hadiah tersebut menimbulkan kecenderungan untuk memaksa rakyat berusaha mencapai target tertentu. Akibatnya, banyak pegawai melakukan penekanan kepada petani dalam penyerahan hasil panen. Para petani menderita, hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.

Meskipun sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat, sistem ini juga membawa dampak positif. Dampak positrf tanam paksa bagi rakyat antara lain memberi pengetahuan mengenai jenis-jenis tanaman baru dan cara merawatnya, pengetahuan mengenai daerah-daerah yang cocok untuk jenis tanaman tertentu, dan pengetahuan mengenai cara mengolah tanah dan memanennya. Tanam paksa mengakibatkan kesengsaraan rakyat sehingga pada tahun 1870 sistem tersebut dihapus.

Tokoh yang memelopori dihapuskannya tanam paksa adalah Dr. Edward Douwes Dekker. Meskipun Edward Douwes Dekker merupakan tokoh Belanda, ia bersimpati terhadap penderitaan yang dialami raKyat Indonesia. la mengusulkan penghapusan sistem tanam paksa melaluir tulisannya dalam buku Max Havelaar. Dalam bukunya tersebut ia menggunakan nama samaran Multatuli.

Penghapusan sistem tanam paksa mendapat dukungan dari kaum liberal di parlemen Belanda. Mereka menuntut pemerintah BeIanda membuka Indonesia untuk investasi asing. Diterapkannya sistem liberal mendorong golongan liberal di Eropa berbondong-bondong menanamkan modal asing di Indonesia. Mereka membuka bermacam-macam perkebunan seperti teh, tebu, kopi, tembakau, kina, dan kopra. Pemerintah menyediakan sarana kepada para pengusaha untuk menunjang pembukaan perkebunan seperti pembangunan saluran irigasi, jalan raya, jalan kereta api, jembatan, dan dermaga. Pembangunan sarana tersebut melibatkan rakyat dan memaksa mereka untuk melaksanakan kerja rodi.

Akibatnya, rakyat semakin menderita karena mendapat upah sangat rendah, sistem pajak sangat berat dan produksi bahan makanan berkurang. Sementara itu, pihak pengusaha mendapat keuntungan besar dan kekayaan alam Indonesia mengalir ke negeri Belanda. Adanya politik pintu terbuka menyadarkan kaum progresif Belanda agar memikirkan nasib rakyat Indonesia mengingat sudah banyak kekayaan alam Indonesia yang diambil oleh Belanda.

Kondisi itu mendorong munculnya Politik Etis atau Politik Balas Budi. Politik Etis atau Politik Balas Budi dicetuskan pada tahun 1890. Penganjur Politik Etis adalah Conraad Theodore van Deventer. Ia menutis sebuah karangan pada tahun 1899 berjudul Een Eereschuld (Utang Budi) yang dimuat dalam majalah De Gids. Pemikiran van Deventer tertuang dalam Trilogi van Deventer, yaitu edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan migrasi (perpindahan penduduk).

Pada pelaksanaannya Politik Etis diselewengkan pihak Belanda menjadi Politik Asosiasi. Sebagai contoh program edukasi hanya untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja terdidik bagi Belanda. Begitu pula pada sistem irigasi hanya untuk mengairi sawah-sawah yang disewa pengusaha-pengusaha Belanda. Selain itu, program migrasi hanya untuk tenaga kerja yang dipekenakan di perkebunan Belanda di luar Pulau Jawa. Politik Etis belum mampu mengubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

Meskipun demikian, bidang pendidikan mengalami kemajuan yang ditandai munculnya golongan intelektual (terpelajar).Tokoh-tokoh intelektual Indonesia yang muncut pada masa ini seperti dr Wahidin Sudirohusodo, dr. Sutomo. dan dr. Cipto Mangunkusumo tergerak untuk membebaskan bangsanya dari belenggu penjajah Belanda.




No comments:

Post a Comment